Sekilas Informasi Larangan Import Barang Bekas

Sekilas Informasi Larangan Import Barang Bekas

Sekilas Informasi Larangan Import Barang Bekas

Untuk mendapatkan barang mewah yang berasal dari brand terkenal, kita tentunya membutuhkan dana besar untuk memilikinya. Bagi orang kaya pecinta barang mewah, dana besar bukan menjadi halangan yang besar. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya memiliki dana terbatas namun ingin memiliki barang brended? Jalan keluar yang dapat kita lakukan adalah dengan membeli barang bekas. Ketika membeli barang bekas, kita tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Barang bekas tidak hanya dapat diperoleh melalui barang dalam negeri melainkan juga barang yang berasal dari luar negeri. Untuk medapatkan barang tersebut, kita harus melalui import barang bekas terlebih dahulu.

Pada tahun 2015, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan dimana mendatangkan barang bekas dari luar negeri dilarang. Jika ada pihak-pihak yang memasukkan barang bekas ke dalam negeri, barang tersebut akan dimusnahkan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan ini berlaku untuk semua jenis barang bekas. Guna melaksanakan peraturan ini, bea cukai diberikan izin untuk melakukan penahanan terhadap barang import bekas. Ketika barang bekas tersebut masuk ke dalam negeri, bea cukai akan menelisik surat izin dari barang bekas tersebut. Apabila barang bekas tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin untuk batas waktu yang telah diberikan oleh pihak bea cukai, barang bekas akan menjadi barang milik negara.

Pengecualian Larangan Terhadap Import Barang Bekas

Sekilas Informasi Larangan Import Barang Bekas

Meskipun import barang bekas dilarang, pemerintah memberikan pengecualian akan barang import tersebut. Hal tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tahun 2015 mengenai barang lartas atau terlarang dan terbatas. Barang lartas merupakan barang yang dilarang atau barang yang masuk dan keluar ke dalam wilayah pabean. Pertimbangan diberlakukannya barang lartas adalah pusat perhatian nasional. Barang lartas yang terdaftar dan dikeluarkan oleh instansi teknis nantinya akan memperoleh pengawasan dari DJBC atau Ditjen Bea Cukai.

Instansi teknis memiliki wewenang akan ketentuan barang bekas import dan eksport. Barang yang masuk dan keluar dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan diatur oleh instansi teknis. DJBC merupakan instansi yang berwenang akan larangan barang bekas dan pengawasan barang bekas import. Instansi ini dapat mencegah barang di dalam kelompok lartas tetapi tidak memiliki izin dari instansi teknis. Tidak hanya itu, DJBC juga memiliki hak untuk mengatur barang mana yang termasuk barang lartas dan bukan barang lartas. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak bea cukai adalah peringatan sarana pengangkut.

Untuk barang-barang yang dicegah, pihak importir harus menyelesaikan dan memenuhi perizinan terlebih dahulu. Jika perizinan tidak diselesaikan dengan semestinya, importir dapat mengajukan permohonan eksport atau permintaan barang bekas sebagian. Jika importir tidak juga menyelesaikan perizinan lebih dari tiga puluh hari, barang bekas tersebut masuk ke dalam barang tidak dikuasai. Aturan akan barang lartas ini berlaku untuk semua kategori barang, mulai dari import barang kiriman Pos dan import barang bekas umum. Pengecualian barang bekas sebatas iizin yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.

Kode Harmonized System atau HS

Import Barang Bekas

Pada saat import barang bekas, kode HS sangat penting untuk diketahui. Kode ini berkaitan dengan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh mereka yang mendatangkan barang bekas dari luar negeri. Tidak hanya itu, HS juga menjadi salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh importir barang bekas sehingga dapat memperoleh izin dari otoritas negara. Harmonized System tertera di dalam buku bea cukai yang berguna untuk memperlancar penarifan, bentuk barang dan transaksi perdagangan dari pihak bea cukai.

Kode ini menjadi kode internasional yang berperan untuk menyamakan klarifikasi barang di seluruh dunia. WCO yang merupakan organisasi bea cukai di untuk dunia ini memiliki kode HS yang terdiri dari 6 digit. Sistem ini dapat dijabarkan menjadi sub kategori untuk masing-masing negara pengguna. Kode HS untuk negara-negara di Asia Tenggara, kode HS terdiri dari delapan digit dan telah ditetapkan oleh WCO. Karena Indonesia masuk ke dalam salah satu negara di Asia Tenggara, delapan digir kode HS juga diberlakukan. Kode HS kini dapat diperoleh secara online melalui otoritas yang terkait. Berikut ini merupakan cara untuk membaca kode HS:

  1. Dua digit yang berada di awal kode merupakan barang yang telah diklarifikasikan. Contoh: topi yang berada pada Bab 65 yang memiliki makna tutup kepala beserta dengan bagiannya.
  2. Dua digit selanjutnya merupakan pos barang pada Bab atau Heading
  3. Enam digit pertama merupakan sub pos atau Bab yang dimaksud
  4. Delapan digit berasal dari BTBMI dan diperoleh melalui pos tarif nasional. Pos tarif berupa bea masuk, PPNBM, PPN dan peraturan lainnya yang dapat memberikan bantuan terhadap barang bekas.